ketua dpp pks indra menungkapkan politik kekerabatan selama proses rekrutmen kader selama partai politik adalah masalah fundamental pada demokrasi.
ketika itu (politik kekerabatan) diselenggarakan berarti menunjukkan proses kaderisasi partai tidak jalan juga demokrasi tak hidup dengan utuh, kata indra dalam jakarta, jumat.
indra mengatakan ketika di pemilu legislatif serta pemilu presiden 2014 praktek tersebut baru berjalan dengan demikian partai bukan untuk sarana umum akan tetapi sarana bagi kelompok serta keluarga tertentu.
menurut dia, praktek politik kekerabatan seharusnya telah disisakan sejak 1999 2012. karena berdasarkan indra masa depan partai dipertaruhkan apakah tetap bertahan ataupun tak.
Informasi Lainnya:
karena partai dan bertahan kedepannya adalah partai yang detail, kaderisasinya
kuat juga ideologinya terukur juga detail, katanya.
dia menjelaskan pks sudah menegaskan agar tak mengerjakan politik kekerabatan dari awal di membangun sistem demokrasi. hal tersebut menurut dia diselenggarakan melalui tak diperbolehkannya istri adalah caleg saat suaminya sudah adalah caleg.
bagi kami sudah final dengan putusan majelis syuro bahwa manakala suami menjadi wali kota dengan demikian istri atau anaknya tidak boleh adalah pejabat negara, ujarnya.
indra mengatakan partainya tidak hendak memfasilitasi asli dalam jabatan publik akan tetapi hendak mengembangkan indonesia lebih menarik melalui tak menjalankan politik kekerabatan itu.