komisi iv dpr ri menggelar audensi dengan koalisi masyarakat sipil juga komnas ham, tentang rancangan undang-undang (ruu) pemberantasan perusakan hutan (p2h).
audensi ini dalam rangka menyerap pendapat dari seluruh kelompok masyarakat, tergolong dari kelompok dan menolak disahkannya ruu p2h, tutur anggota komisi iv dpr ri, sri hidayati, di sela-sela audensi pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, senin.
komisi iv dpr ri, tutur sri, sudah menggarap pembahasan ruu p2h dengan melibatkan seluruh pembuat kepentingan, tergolong mengerjakan sosialisasi terhadap penduduk.
katanya, koalisi ini tidak bisa info perihal pembicaraan ruu p2h sebab dilaksanakan dengan tertutup. padahal kita (komisi iv) sudah melakukan sosialisasi tentang p2h dengan berbagai bagian juga memesan jaring pendapat, melakukan sosialisasi ke berbagai universitas, tahu pendapat pakar kehutanan, mengerjakan kunjungan ke brazil juga lain sebagainya, tutur sri.
Informasi Lainnya:
audensi komisi iv dpr ri dipimpin dengan wakil ketua komisi iv dpr, herman khaeron dan firman subagyo.
ruu p2h ingin disahkan di 12 april 2013, dalam rapat paripurna dpr ri menjelang penutupan waktu sidang ke-iii dpr ri tahun 2013-2013.
sebelum disahkan merupakan uu, kami akan mendengarkan input daripada semua bagian, tergolong lsm dan menolak disahkannya ruu p2h ini, tutur herman khaeron.