Mahfud MD minta PJTKI dilibatkan dalam kebijakan TKI

ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah mesti menyertakan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) dalam mencari kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.

saya pikir pjtki adalah mitra dan tepat diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan supaya urusan pekerja migran sebab mereka dan benar-benar kenal keadaan pada lapangan, mulai dari pergi hingga hingga dalam luar negeri, kata mahfud di jakarta, jumat.

dia mengemukakan keuntungan itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi yang bertajuk mengakibatkan kebijakan pemerintah ke arah iklim usaha yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.

menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki merupakan bagian daripada proses pelayanan serta perlindungan kepada para pekerja migran.

Informasi Lainnya:

oleh karena itu, papar dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka bisnis juga akses yang luas terhadap keterlibatan pjtki melalui objek wisata meningkatkan nilai sistem untuk pekerja migran, mulai dari perekrutan, pendidikan serta pelatihan, perlindungan selama pada luar negeri, hingga melalui pemulangan.

maka pjtki harus benar-benar dibuat mitra di seluruh proses kebijakan, bukan sebagai objek, katanya.

mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) tersebut menilai bahwa pada ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah tenntang penempatan juga perlindungan terhadap pekerja migran masih belum maksimal oleh karenanya baru belum dapat diaplikasikan dalam penanganan masalah-masalah pekerja migran.

pernyataan tersebut dia berbagi dibuat tanggapan atas keluhan dari pihak apjati yang menyimpan kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra pada mencari kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak yang paling berperan selama lapangan di menangani pekerja migran.

kami ini kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami yang merupakan pelaksana selama lapangan. seharusnya kami adalah partner pemerintah, kata sekjen apjati idris zaini.

kami harap ada kebijakan yang menggandeng pjtki dibuat partner pemerintah. jangan jika ada keberhasilan serta prestasi pemerintah dan menerima, namun jika ada masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.

dia menambahkan kiranya pihak pjtki sesungguhnya seringkali berhasil menyelesaikan urusan-urusan kaum pekerja migran selama luar negeri, termasuk jumlah hukum dengan pendekatan informal, dimana cara itu dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.

posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah dalam luar negeri sehingga cenderung besar supaya melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.

pada pertemuan itu, mahfud md berjanji pada apjati untuk mengatakan masukan itu pada pemerintah agar dilakukan pembahasan guna menciptakan kebijakan yang bisa menyebabkan cuaca upaya-upaya yang kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.

pada pertemuan berikutnya, sesudah berbagai input ini aku berbagi terhadap pemerintah, kta mau membahas dulu supaya menggunakan hapal apakah sudah pas atau masih ada dan mesti diperbaiki, ujar mahfud.